Hubungan Rumit Raja Sambas dengan VOC

Peta Sambas lama menjelang abad ke-17 M 
(Sumber: KITLV)

Oleh: Nuraidi

Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Universitas Tanjungpura

VOC datang ke Sambas yang ketika itu masih Hindu untuk mendapatkan hak monopoli dagang, sambil menawarkan perlindungan keamanan dari luar untuk Sambas. Sayangnya VOC ingkar terhadap kesepakatan yang menyebabkan terbunuhnya mereka dan pengusiran dari Sambas

Kerajaan Sambas atau Kepanembahan Sambas terletak di wilayah pesisir utara Kalimantan Barat. Sambas era Hindu ini sendiri telah eksis sejak tahun 1365, seperti yang tercantum dalam kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca. Pengaruh Hindu di kerajaan ini dibawa oleh bangsawan dan pasukan kerajaan Majapahit yang melarikan diri karena gejolak politik di daerahnya. Kedatangan mereka ini tidak menimbulkan konflik, sehingga dapat diterima secara damai oleh penduduk lokal. 

Pada awal abad ke-17, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memainkan peran penting dalam memonopoli perdagangan di Nusantara. Perusahaan dagang Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602, ini melakukan berbagai ekspedisi untuk menancapkan hegemoninya di seluruh wilayah Nusantara. Salah satu wilayah yang menarik perhatian mereka adalah Borneo Barat (Borneo’s Westerafdeeling). Letaknya yang strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan menarik minat VOC untuk memonopoli aktivitas perdagangan.

Sukadana menjadi tempat pertama yang dikunjungi oleh VOC di Borneo Barat. Ketika Laksamana Wijbrandt van Waerwijck melakukan perjalanan dari Gresik menuju Johor pada 10 Februari 1604, mereka memutuskan berlabuh di pulau Karimata karena stok air minum berkurang dan banyak awak kapal yang sakit. Selama di Karimata, ia mengirim sebuah sampan ke Sukadana pada bulan Maret untuk mengetahui perdagangan di sana. Pada tanggal 6 April 1604, sampan itu kembali dengan membawa intan-intan. Hari berikutnya armada Waerwijck melanjutkan perjalanannya menuju Johor.

Hans Roef kemudian diutus pada tanggal 12 Januari 1607 untuk membeli intan di Sukadana. Dengan bermodalkan uang sebanyak 8.000 dolar, ia berhasil mendapatkan intan-intan yang diinginkan. Melihat keuntungan besar dari perdagangan intan di Sukadana, Dewan Hindia di Banten kemudian mendirikan kantor dagang tetap pada 12 Oktober 1608, sekaligus mengangkat Samuel Bloemaert sebagai pemimpinnya. Ia juga ditugaskan secara khusus untuk membuat kontrak dengan raja-raja Banjarmasin, Landak, Sambas dan Brunei. Demikian Gusti Carma DH, dalam Dokumentasi Sejarah Kesultanan Matan Tanjungpura dan Sukadana (2019).

Membuka Kantor Dagang di Sambas

Veth (1854) dalam Borneo's Wester-Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch menjelaskan, ketika Samuel Bloemaert tiba di Sukadana 7 Desember 1608, ia mengutus Pieter Aartszoon ke Sambas, dan diterima dengan baik oleh raja. Bloemaert mendapatkan informasi dari Aartszoon bahwa di Sambas terdapat banyak emas dan batu bezoar. Selain itu, harga padi dan babi juga lebih rendah dibandingkan dengan di Sukadana. Dijelaskan juga bahwa tahta Kerajaan Sambas ketika itu masih berada di tempat yang bernama Kota Lama. Raja Sambas tidak memiliki hubungan dengan Sukadana, dan lebih langsung mengakui supremasi dari Johor, serta mengklaim sebagian wilayah Landak dan Mempawah.

Tanggal 1 Oktober 1609, VOC melalui Samuel Bloemaert membuat kontrak dengan raja Sambas. Peter Borschberg (2015) dalam Journal, Memorials and Letters of Cornelis Matelieff de Jonge: Security, Diplomacy and Commerce in 17th-century Southeast Asia menyebutkan bahwa raja Sambas yang membuat perjanjian itu bernama Pangeran Adipati Saboa Tangan. Kontrak ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran raja Sambas setelah menerima kabar bahwa Brunei Tengah menyiapkan 150 perahu perang untuk menyerang wilayah-wilayah yang mengakui supremasi Johor, termasuk Sambas. 

Dalam kontrak ini, raja Sambas meminta kepada VOC untuk dibuatkan benteng yang diperkuat dengan senjata dan amunisi. Para pembesar-pembesar Belanda berjanji akan memberikan perlindungan kepada raja Sambas, rakyat, dan daerah-daerahnya dari serangan yang mungkin juga akan dilakukan oleh Spanyol dan Portugis. Sebagai balasannya, raja beserta rakyatnya, termasuk wilayah di bawah komandonya akan memberikan perdagangan bebas kepada pihak VOC tanpa dikenai bea cukai. Wilayah Sambas juga tidak diperkenankan dimasuki oleh orang Eropa lain seperti Spanyol, Portugis, Inggris dan Perancis.

Kantor dagang atau loji juga didirikan melalui kontrak tersebut, dan Pieter Artszoon didapuk untuk menjadi pemimpinnya. Berkenaan dengan perdagangan intan, pihak Belanda menginginkan semua produksi intan memiliki harga yang sama dan hanya dijual kepada orang-orang Belanda. Mereka juga meminta kepastian bahwa raja Sambas memiliki intan-intan dari Landak dan orang-orang Dayak di wilayahnya. Sebaliknya raja juga berharap banyak atas kontrak ini bahwa orang-orang Belanda akan memberi perlindungan.

Van Dijk (1862) dalam Neerlands Vroegste Betrekkingen Met Borneo, Den Solo-Archipel, Camboja, Siam En Cochin-China, menjelaskan, pada tanggal 23 Januari 1611, para pedagang Belanda mendapat berita mengejutkan yang membuat mereka ketakutan. Dalam laporan tersebut dikatakan “bahwa seluruk awak kapal ‘De Draak’ dan semua orang yang berada didalam loji di Sambas telah dibunuh sekitar enam minggu sebelumnya atas perintah raja Sambas”. Peristiwa berdarah ini berawal ketika raja Sambas hendak pergi ke pedalaman untuk mengunjungi orang-orang Dayak. Orang-orang Belanda menyatakan ingin ikut serta mendampingi sang raja dengan alasan membeli babi dan membawa satu kotak sirih dari perak untuk diberikan kepada raja sebagai hadiah. Namun, tindakan ini tidak disukai  raja Sambas, yang sebenarnya enggan mengajak mereka dalam perjalanan itu.

Meski demikian, sang raja akhirnya mengizinkan mereka untuk ikut bersamanya. Rombongan tersebut kemudian menyusuri sungai dengan sebuah perahu kecil. Namun, setibanya di tempat tujuan, para pengawal raja kemudian menghabisi semua orang Belanda yang ikut serta yang kemungkinan karena adanya suatu insiden. Raja Sambas kemudian memberi tahu orang kepercayaannya, yang menggantikan posisinya di Sambas selama ia pergi, untuk membunuh semua orang Belanda yang ada disana. Raja juga sudah muak karena mereka selalu menjanjikan meriam kepadanya, namun tidak pernah memberikannya. Kapal ‘De Draak’ diserbu dan seluruh awaknya dibunuh. Pembantaian yang serupa juga terjadi di dalam kota; loji dan kapal dijarah, lalu barang-barang rampasan kemudian dibawa ke dalam istana raja.

Beberapa hari setelah berita itu diterima, Willem Symonszoon Salvament kemudian pergi ke Banten untuk menyampaikan berita tersebut dan mendesak pemerintah Hindia-Belanda agar segera mengambil tindakan tegas. Terlebih lagi, Aartszoon telah diperingatkan, bahwa kalau tidak membalas pembunuhan di Sambas, seperti kekejaman yang pernah terjadi di Banjarmasin pada bulan juni 1607, peristiwa semacam ini bisa terjadi juga di Sukadana, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan ditambahkan pula, ‘jika pemerintah Hindia tidak bisa mengendalikan satu atau dua tempat saja, bagaimana nantinya kalau lebih banyak wilayah yang akan melakukan perlawanan?’

Kapal Belanda di sekitar Sungai Sambas pada abad ke-18
(Sumber: Digital Collection Universiteit Leiden)

Pembalasan VOC

Ketika Salvament tiba tanggal 18 Februari 1611, orang-orang terkejut dan marah mengenai hal itu, sementara Dewan tidak dapat membalas kejadian yang menimpanya. Situasi ini berlangsung hingga 26 Februari 1612, ketika M. Coteels memberitahukan kepada Gubernur-Jendral bahwa ia sedang mempersiapkan tiga kapal untuk membalas pembunuhan tersebut. Akhirnya kapal-kapal itu berangkat tanggal 20 Maret 1612 untuk menghukum Banjarmasin dan Sambas. Setelah menghukum Banjarmasin yang termasyur, armada tersebut bergegas menuju Sambas, "dimana balas dendam juga akan dilaksanakan," tulis Everard Deinsz kepada Coteels pada tanggal 1 Juni 1612. Sayangnya tidak ada rincian mengenai perjalanan itu. Namun, kemungkinan besar Sambas juga mengalami konsekuensi yang sama dengan Banjarmasin.

Dikutip dari Veth (1854) dalam Borneo's Wester-Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch, Hendrik Vaak merupakan pemimpin kantor dagang terakhir yang ada di Pantai Barat Borneo yaitu pada tahun 1616. Namun tidak ada penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang ia lakukan selama mengepalai segala urusan yang berkaitan dengan perdagangan disana. Karena dianggap tidak membawa hasil seperti saat pertama mereka tiba disana, serta biaya operasional kantor dagang yang mahal. Pada akhirnya para pembesar VOC mengirim sebuah surat pada tanggal 23 Oktober 1623 untuk menutup kantor yang ada di Sukadana dan Sambas.

“Orang Belanda,” kata seorang penulis, "segera menyadari bahwa mereka tidak dapat berdagang dengan penduduk Kalimantan, yang tentu saja merupakan orang-orang yang paling rendah, paling kejam, dan paling tidak setia di muka bumi: oleh karena itu, mereka meninggalkan pulau itu, dan meskipun berulangkali diminta untuk kembali ke sana, mereka dengan teguh menolak.

Interaksi antara Kerajaan Sambas Hindu dan VOC pada awal abad ke-17 mencerminkan dinamika yang kompleks antara kekuatan lokal dan kolonial di Nusantara. Diawali dengan kerja sama yang tampak saling menguntungkan, namun berakhir tragis dengan konflik berdarah dan pelanggaran janji antara kedua belah pihak. Peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Kerajaan Sambas dan balasan serupa oleh VOC menjadi bukti betapa rapuhnya hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan sepihak. Pada akhirnya, penutupan kantor dagang VOC meninggalkan jejak kegagalan dalam upaya menguasai perdagangan di Kalimantan Barat.