 |
| Potret Rubini ketika menjadi mahasiswa di STOVIA (1920-1930) (Sumber: Koleksi Ahli Waris dr. Rubini) |
Oleh: Mohammad Rikaz Prabowo
Dokter Rubini lahir di Bandung pada 31 Agustus 1906. Pendidikannya di STOVIA pada 1920-1930 mengantarkannya pada pergerakan politik kebangsaan, dan tergabung dalam Parindra. Pada masa pendudukan Jepang memimpin gerakan perlawanan bawah tanah yang dibayar dengan jiwanya.
Perkenalan pertama Rubini dengan dunia politik dan perjuangan kebangsaan barangkali dimulai dari sekitar tanah kelahirannya. Rubini muda tumbuh dengan merasakan langsung Kota Bandung yang menjadi hub kaum pergerakan kebangsaan. Suhartono (2001) dalam Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, menyebutkan Partai politik pertama di Hindia yakni Indische Partij (1912) menjadikan Bandung sebagai pusat gerakan. Basis Syarikat Islam (SI) di kota ini juga besar, bahkan pada tahun 1916 kongres organisasi ini diadakan di Bandung dengan dihadir 80 cabang se Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini menggugah kesadaran Rubini akan kebangsaan Indonesia, menuntun jalannya untuk menjadi dokter agar dapat membantu rakyat kecil. Pada tahun 1919, putra dari pasangan seorang guru Normalschool dan putri Keraton Sumedang ini mantap mendafar di STOVIA dan memulai studinya pada tahun 1920 (Bataaviasch Nieuwsblad, 18 Mei 1920).
Di sekolah kedokteran Batavia itu, Rubini bertemu dengan rekan-rekan se-Indonesia dari berbagai latar belakang. Di sekolah ini pula Rubini semakin mematangkan diri pada politik kebangsaan. STOVIA bukan hanya sekolah untuk mencetak dokter bumiputera, namun kawah candradimuka. Wadah elite pembentukan karakter dan sikap nasionalisme. Tidak terhitung berapa banyak pionir pergerakan kebangsaan lahir di sekolah ini, salah satunya dr. Soetomo. Rubini satu kelas dengan sejumlah rekannya yang menjadi pemimpin organisi pergerakan, diantaranya Sarwono, yang menurut Rahman dkk. (2015) dalam Jong Java: Peranananya Dalam Persatuan Bangsa, merupakan Ketua Jong Java, dan Sutan Muhammad Amin yang berhimpun di Jong Sumateranen Bond. Ekosistem sekitar STOVIA sangat mendukung transmisi nilai nasionalisme, keberadaan rumah Douwes Dekker didekatnya terbuka lebar sebagai tempat diskusi dan belajar kala itu.
Rubini juga diyakini berinteraksi dengan organisasi Paguyuban Pasundan (PP), yang didirikan pada tahun 1914. PP memiliki kedekatan kultural dengan STOVIA maupun Batavia, pendiri dan ketua pertamanya D.K. Ardiwinata ialah pelajar kampus ini. Demikian N.H. Lubis (1998) dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942. Selain itu, STOVIA juga beranggotakan kaum elite dan terdidik Sunda di sekitar Jakarta. PP berkembang tidak hanya berjuang di bidang kebudayaan, namun juga politik. A.B. Irhsanto (2017) dalam Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959 menyebutkan PP berubah menjadi partai yang memperjuangkan suaranya di dewan rakyat (Volksraad) dan dewan-dewan daerah (raad). PP bahkan juga tergabung di PPPKI pada 1927 bersama PNI dan 7 organisasi lainnya.
Rubini lulus pada tahun 1930 dan mendapatkan gelar Indische Arts. Karir profesionalnya dimulai di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grogol, dan ditugaskan oleh Departemen Kesehatan Hindia untuk mempelajari wabah malaria. di bawah asuhan dr. Susilo. Seorang ahli malaria yang masih bersaudara dengan dr. Sutomo, pertemuan keduanya diduga turut diisi dengan pembahasan seputar pergerakan kebangsaan. Setelah itu Rubini ditempatkan di RS Centrale Burgerlijk Ziekenhuis atau Rumah Sakit Pusat (sekarang RSCM) di Batavia sambil memperdalam ilmu penyakit paru (Borneo-Barat, 27 April 1939).
Baca Juga: Dokter Rubini dan Pemberantasan TBC
Ditugaskan ke Kalimantan
Pada tahun 1934 dr. Rubini dan keluarga dipindahkan ke Pontianak, yang saat itu ibukota keresidenan Borneo Barat (Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch-Indie, 8 September 1934). Ketertarikan Rubini pada dunia politik semakin diekspresikannya melalui Parindra yang berdiri sebagai cabang resmi di kota ini sejak Juli 1938 (Borneo Barat, 15 November 1938) Di tahun-tahun berikutnya Rubini telah menjadi jajarangan pengurus Komisariat Parindra Kalimantan Barat bersama tokoh dokter lainnya seperti dr. Agusjam, dr. Ismail, dr. Sunaryo, dan dr. A. Diponegoro. Demikian Suwignjo (dan Mansur) yang merupakan eksponen Parindra Kalimantan Barat dalam bukunya Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia Dari Kalimantan Barat (1972).
Hal yang jarang dibahas terkait aktivitas politik kebangsaan dr. Rubini ialah ketergabungannya pada societet atau soos ‘Medan Sepakat’. Latar belakang dan maksud pendirian dari soos ini pada 1928, terilhami akan perasaan persatuan sesama kaum bumiputera. Di samping sebagai tempat hiburan, juga sebagai kebutuhan gaya hidup modern ketika itu. Rahmayani (2019) dalam tulisannya berjudul Tiga Warna Kemandirian Ekonomi: Akar-akar Nasioalisme Dalam Pers Cetak Kalimantan Barat tahun 1920-an, menyebutkan Medan Sepakat turut mempopulerkan istilah Indonesier sebagai unifikasi terminologi untuk menyebut orang-orang asli dari seluruh wilayah Indonesia. Menggantikan sebutan-sebutan yang lebih bernada kedaerahan. Selain sebagai tempat interaksi kaum bumiputera terdidik dari berbagai suku bangsa, Medan Sepakat juga sering mengadakan lezing atau ceramah kajian tentang berbagai permasalahan.
 |
| Keluarga dr. Rubini, istri, dan kelima putrinya (Sumber: Koleksi ahli waris dr. Rubini) |
Sebagai dokter, Rubini juga pernah menyuarakan kepada pemerintah kolonial di Pontianak agar memperhatikan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam suatu rapat yang turut dihadiri tokoh lain pada tahun 1940 (De Sumatra Post, 27 Maret 1940. Dari sini terlihat bahwa Rubini menggunakan strategi kooperatif untuk menyuarakan nasib rakyat Indonesia, memanfaatkan kedudukannya sebagai dokter berstatus pegawai negeri untuk membawa kebaikan luas.
Baja Juga: Dokter Rubini dan Pemajuan Olahraga
Perlawanan Bawah Tanah
Memasuki masa pendudukan Jepang yang mulai berkuasa di Pontianak pada Februari 1942, sikap politiknya mengenai bangsa Indonesia yang bebas dan merdeka tidak pernah padam. Keinginan untuk melawan muncul dari benak aktivis pergerakan, persepsi Jepang sebagai ‘saudara tua’ telah jauh berbeda ketika di awal kedatangannya. Memori masyarakat di berbagai tempat relatif sama mengenai persepsi di era ini yang diisi dengan tindakan kekerasan, perbudakan, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Di Kalimantan Barat, masa pendudukan Jepang juga diingat sebagai era pembatasan bersuara dan ekspresi.
Kenyataan-kenyataan di atas mendorong aktivis pergerakan mencari cara agar tetap dapat bergerak. Dengan berpura-pura kooperatif melalui sebuah organisasi yang direstui Jepang. Usaha ini dirintis pada Mei 1942 dengan membentuk ‘Nissinkwai’ yang diketuai oleh R.P.M Zubair Noto Soedjono, diwakili oleh: dr. Rubini (keduanya tokoh Parindra), J.E Pattiasina, dan Pangeran Adipati dari Kesultanan Pontianak. Pembentukan Nissinkwai sebagaimana yang disampaikan oleh Ahok, dkk. dalam Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Barat (1992), sebenarnya untuk tujuan rahasia yakni memupuk dan memelihara semangat perjuangan kemerdekaan melalui wadah yang legal. Agar tidak dicurigai, para aktivis berpura-pura menjaga hubungan baik dan mendukung program-program Jepang.
Sayangnya pada Oktober 1942 organisasi ini dibubarkan Jepang karena telah mencium adanya penyelewengan tujuan. Dalam buku Tandjungpura Berjuang (19700, sisa aktivisnya kemudian mencari wadah organisasi baru, sebagian besar akhirnya bergabung dalam Pemuda Muhammadiyah dengan strategi yang masih sama. Pertemuan-pertemuan kerap dilakukan berbalut kegiatan keagamaan.
Di tengah suasana pendudukan yang ketat, datang utusan dari Banjarmasin pada Januari 1943 yakni dr. Susilo dan Makaliwey. Keduanya bertemu secara rahasia, mengajak aktivis di Pontianak melancarkan perlawanan sebagaimana yang tengah disiapkan di Banjarmasin. Pertemuan ini berpengaruh di kalangan aktivis yang mencita-citakan terbebas dari Jepang. Demikian Soedarto (1989) dalam Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950. Rubini yang telah menerima kedatangan utusan itu, berinisiatif mengkoordinir aksi, maka dengan demikian dr. Rubini dianggap menjadi pemimpin rencana perlawanan. Pengkoordiniran secara rahasia dilakukan dirumahnya bersama rekan seperjuangannya dengan dalih berobat.
Di tengah penyusunan kekuatan, terdengar kabar Jepang mulai menumpas perlawanan di Banjarmasin. Kabar ini memicu aktivis di Pontianak meningkatkan kesiagaannya, pada Juni 1943 dibentuk organisasi rahasia ‘Soeka Rela’. Mawardi Rivai, salah satu eksponen era 1945 di Kalimantan Barat dalam bukunya berjudul Peristiwa Mandor (1978), menyebutkan sejumlah rapat rahasia dilakukan membicarakan persiapan aksi, hingga diputuskan akan dilakukan pada 8 Desember 1943. Sayangnya rencana ini diketahui mata-mata yang berhasil disusupkan Jepang.
Akibatnya pada tanggal 23 Oktober 1943, Jepang mulai melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan. Para aktivis dituduh selain telah merencanakan perlawanan juga mendengarkan siaran radio asing yang saat itu dilarang keras. Siaran radio asing terutama dari sekutu, kerap merilis berita kekalahan Jepang dalam pertempuran yang tentu saja bertentangan dengan propagandanya. Penelitian Juniar Purba pada tahun 19993 juga menambahkan bahwa kalangan dokter-dokter seperti Rubini, juga dituduh berupaya menyebarkan wabah/racun ke serdadu Jepang.
Koran Borneo Sinbun pada 1 Juli 1944 mengabarkan Jepang telah menghukum mati 48 orang pemimpin yang melakukan perlawanan, diantaranya terdapat nama dr. Rubini dan istrinya. Perlawanan di Pontianak ini diakui Jepang dimaksudkan untuk mendatangkan persatuan umum yang diorganisir oleh orang-orang Parindra, seperti dr. Rubini. Perlawanan melibatkan unsur orang-orang Tionghoa dan pegawai, serta dua belas sultan/panembahan. Dokter Sumarno dalam buku otobiografinya berjudul Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya (1981) yang selamat dari pembunuhan Jepang dan ketika itu ditempatkan di Kandangan, mengungkapkan bahwa Jepang menaruh kecurigaan lebih pada kalangan dokter aktivis politik. Sebab kedekatan dokter-dokter dengan rakyat, dikhawatirkan akan memukul balik mereka apabila sekutu mendarat.
Warisan Perjuangan
Rubini mewariskan perjuangan yang setelah dirinya gugur tetap dilanjutkan dalam berbagai bentuk. Tanasaldy (2014) dalam Regime Change and Ethnic Politics, menyebutkan perlawanan Pang Suma yang pecah pada Juli 1945 didorong atas gugurnya sejumlah tokoh yang orang-orang Dayak sangat hormati. Selain para pemimpin swapraja termasuk dalam hal ini kalangan kaum terpelajar seperti dr. Rubini dan rekan-rekannya, yang banyak memberikan bantuan pengobatan hingga ke pedalaman Kalimantan.
Selain itu, tidak sedikit pula rekan-rekan sejawat Rubini yang meneruskan perjuangan di era revolusi kemerdekaan dalam menghadapi kekuatan Belanda. Misalnya dr. Soedarso, pengurus Parindra Sanggau ini menjadi pemimpin kaum republikan yang dihormati di Kalimantan Barat pada 1945-1949. Di Singkawang terdapat dr. Salekan yang juga selamat dari pendudukan Jepang dan turut membetuk laskar perjuangan Badan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB). Salah satu komandannya ialah Mayor Alianyang yang juga seorang tenaga kesehatan (perawat). Terdapat juga nama lain seperti dr. Luhulima yang ditempatkan di Ketapang, dan dr. Soeharso yang pindah ke Surakarta dan turut dalam perang kemerdekaan. Menantu dr. Agusjam ini dikenal akan perjuangannya merawat dan merehabilitasi para serdadu republik yang mengalami cacat. Untuk itu Pemerintah RI memberikan penghargaan kepadanya sebagai Pahlawan Nasional.
Atas jasa, kiprah, perjuangan, dan pengaruh dr. Rubini itu pemerintah RI menganugerahkan kepadanya pahlawan nasional pada tahun 2022 setelah melewati sejumlah kajian. Penganugerahan ini tentu saja diharapkan tidak hanya berhenti pada ‘gelar’, namun bagaimana masyarakat dapat benar-benar menghargai eksistensi dan perjuangan luhurnya. Menjadi suatu pekerjaan besar agar sosok dr. Rubini dapat menjadi panutan, teladan, dan sumber inspirasi masyarakat luas.
Baca Selengkapnya:
0 Comments